Banggar Dpr Minta Rapbn 2026 Realistis Tapi Optimis Jaga Pertumbuhan

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah, menegaskan pentingnya pemerintah menyusun dugaan makro dan kebijakan fiskal RAPBN 2026 secara realistis, namun tetap memberikan angan bagi pertumbuhan ekonomi nan inklusif. Hal ini disampaikan dalam pengantar Rapat Kerja Banggar DPR berbareng pemerintah mengenai pokok-pokok RUU RAPBN 2026 di Jakarta, Kamis (21/8).

Ia mengakui bahwa situasi dunia saat ini penuh tantangan akibat bentrok konvensional dan perang jual beli nan menciptakan ketidakpastian ekonomi dunia.

"Kita ingat idiom 'same storm, different boats', banyak negara mempunyai masalah nan sama, tetapi berbeda keahlian menghadapinya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8).

Meski demikian, dia optimis Indonesia mempunyai keahlian baik untuk menghadapi angin besar eksternal ini. Apalagi IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi bumi 2026 mencapai 3 persen, lebih baik dari perkiraan tahun ini nan 2,8 persen. Negara-negara berkembang juga diproyeksikan tumbuh 3,9 persen tahun depan.

Menghadapi tren proteksionisme akibat perang dagang, Said menekankan pentingnya kemandirian pangan dan energi.

"Kita tidak cukup hanya mengandalkan strategi memperkuat dengan membuka fiskal ekspansif melalui defisit APBN," tegas dia.

Dirinya kemudian membandingkan dengan India nan mempunyai strategic petroleum reserve dan mempertanyakan apa nan dimiliki Indonesia untuk menghadapi perihal serupa.

Dia pun mengapresiasi capaian sektor pertanian nan tumbuh 10,52 persen dan sektor peternakan 8,8 persen pada kuartal I 2025.

Terkait dengan sasaran pendapatan negara, pemerintah menargetkan dalam RAPBN 2026 sebesar Rp3.147,7 triliun, naik Rp282,2 triliun dari sasaran 2025. Kenaikan ini didominasi penerimaan perpajakan nan naik dari Rp2.387,3 triliun menjadi Rp2.692 triliun.

Said menekankan Banggar DPR mendukung kenaikan penerimaan pajak ini, namun dengan catatan. Salah satunya dengan meminta pemerintah agar tidak meningkatkan tarif pajak, apalagi kondisi perekonomian rakyat tidak baik baik saja.

"Jangan sampai Ditjen Pajak berburu di kebun binatang, tetapi kudu memperluas kebun binatang, dengan kata lain perlu memperbesar skala upaya para pelaku usaha, dan memperbanyak pelaku upaya agar memberikan sumbangan besar bagi penerimaan perpajakan," tuturnya.

Salah satu perhatian serius DPR adalah berkurangnya Dana Transfer ke Daerah dan Desa nan turun drastis Rp269 triliun, dari Rp919 triliun pada 2025 menjadi Rp650 triliun pada RAPBN 2026.

Said menilai penurunan ini berpotensi menghalang pelayanan publik dan pembangunan di daerah. Lebih jauh, perihal ini bisa memaksa pemerintah wilayah membikin kebijakan baru nan rentan meningkatkan pajak wilayah dan pada akhirnya membebani rakyat.

Dia juga menyoroti pertumbuhan investasi dalam negeri nan hanya 2,12 persen pada kuartal I 2025. Kondisi ini disebabkan penanammodal nan memilih wait and see dan memarkir modal pada aset safe haven seperti emas.

Terkait nilai tukar rupiah nan condong terdepresiasi terhadap dolar AS, dirinya memandang ini sebagai kesempatan sekaligus tantangan. Di satu sisi bisa meningkatkan devisa jika ekspor ekspansif, namun di sisi lain berakibat pada mahalnya produk impor.

Mengakhiri pernyataannya, Said mengingatkan bahwa beragam program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat kudu menjadi game changer nan betul-betul mengubah keadaan menjadi lebih baik.

"Jangan sampai kita wasting time dan kehilangan sumber daya sia-sia. Kuncinya pada tata kelola nan akuntabel, transparan, dan partisipatif," tegasnya.

Dengan beragam catatan ini, Banggar DPR berambisi RAPBN 2026 dapat menjadi instrumen nan efektif untuk menghadapi tantangan ekonomi dunia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional nan berkelanjutan.

(rir)