Bocah Meninggal Tubuh Penuh Cacing, Pemerintah Kirim Tim Ke Sukabumi

Surabaya, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Pemerintah langsung menerjunkan tim ke Sukabumi untuk menangani masalah dalam kasus Raya, bocah 4 tahun nan meninggal setelah ditemukan banyak cacing di tubuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan tim nan diterjunkan ke Sukabumi itu bakal mengecek beragam masalah, mulai dari SOP perawatan kesehatan, perbaikan lingkungan hingga manajemen family Raya.

"Memang setelah mendengar buletin itu saya kirim tim ke sana, lantaran masalahnya bayi meninggal di Sukabumi itu bukan hanya masalah perawatan kesehatan, tetapi juga adalah masalah rumah, kesehatan rumah, sanitasi, jamban, MCK dan lain-lain," saat menghadiri aktivitas di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Sabtu (23/8).

"Satu, tim kami sudah di Sukabumi lantaran nan berkepentingan family ini tidak mempunyai KTP. Jadi Dukcapil sudah menerbitkan KTP, jadi untuk seluruh keluarga. Sudah menerbitkan kartu family untuk nan bersangkutan. Kemudian juga langsung didaftarkan BPJS," tambahnya.

Pratikno mengatakan, kasus Raya menjadi sirine pemerintah untuk melakukan perbaikan.

"Jadi bagi kami kasus meninggalnya Siti Raya itu bagi kami adalah sebuah sirine nasional kita. Jadi kita telah diberi sirine dengan kasus itu untuk memperbaiki semua hal," kata Pratikno,

Menurut dia, pemerintah juga melakukan pertimbangan menyeluruh dengan mengaktifkan pemerintah desa, posyandu, dan puskesmas agar setiap penduduk negara mempunyai arsip kependudukan serta terdaftar dalam BPJS.

"Kami sudah melakukan pertimbangan secara seluruhan, mengaktifkan pemerintah desa dan juga mengaktifkan posyandu puskesmas agar nan namanya kartu tanda penduduk, kartu family dan personil BPJS itu kudu dikawal bahwa semua penduduk negara terdaftar di situ," katanya.

Pratikno menjelaskan, biaya iuran BPJS bisa ditanggung oleh pemerintah melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kemensos, alias oleh pemerintah daerah.

Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan peraturan agar biaya desa dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar, termasuk bayar iuran BPJS dan perbaikan sanitasi.

"Kemudian kita sudah menerbitkan peraturan Menteri Desa, nan intinya adalah bahwa salah satu konsentrasi prioritas shopping biaya desa itu untuk pelayanan kesehatan dasar. Yaitu antara lain itu untuk iuran BPJS juga bisa," kata Pratikno.

Ia menambahkan, kementerian mengenai juga mengoordinasikan program pembaharuan rumah, perbaikan sanitasi, dan peningkatan kualitas lingkungan agar kasus serupa tidak terulang.

Patikno mengakui ada kelemahan pada SOP mengenai pencegahan dan pengobatan penyakit cacingan. Karena itu, pemerintah bakal memperbaiki prosedur agar pengobatan dilakukan dengan pengawasan langsung.

"Kalau memberikan obat, kan penyakit cacing itu enam bulan sekali minum obatnya. Kita tidak lepaskan, kita serahkan orang tua. Tetapi kudu diminum di depan petugas," katanya.

Selain itu, prosedur rujukan pasien juga bakal diperbaiki agar puskesmas memastikan pasien betul-betul sampai ke rumah sakit.

"Tapi juga menjamin penerima rujukan itu betul-betul ke rumah sakit. Jadi jika sampai ada tantangan misalnya, oh saya tidak punya duit transport, itu kudu dikawal oleh puskesmas," tegasnya.

Pratikno menegaskan kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak ada lagi anak Indonesia nan mengalami nasib serupa.

"Tapi lebih krusial lagi adalah kita kudu memperbaiki secara nasional. Jangan sampai ada anak Indonesia mengalami kasus serupa ke depannya," pungkasnya.

(frd/dmi)

[Gambas:Video CNN]