Noel Minta Amnesti Presiden Prabowo, Kpk Beri Respons Tegas

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penegakan norma termasuk terhadap para pelaku korupsi atau koruptor kudu memberikan pengaruh jera.

Hal itu disampaikan KPK merespons mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer nan meminta amnesti alias pemaafan kepada Presiden atas kasus dugaan pemerasan dan/atau penerimaan gratifikasi.

"Kita krusial memandang kembali prinsip penegakan norma nan memberikan pengaruh jera para pelakunya dan rasa keadilan bagi masyarakat," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu (24/8).

"Penegakan norma nan serius juga sekaligus menjadi cermin komitmen negara dalam pemberantasan korupsi," sambungnya.

Budi menambahkan KPK tidak bakal berakhir pada proses penegakan norma saja. Kata dia, bagian pencegahan KPK bakal menindaklanjuti persoalan nan ada di Kementerian Ketenagakerjaan agar tidak ada lagi celah alias titik rawan korupsi.

"Fakta-fakta tetap terbukanya celah terjadinya korupsi dalam pelayanan publik khususnya pada sektor ketenagakerjaan ini juga kudu segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pencegahannya," ungkap dia.

Ketika memasuki mobil tahanan untuk digelandang ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK bagian Gedung Merah Putih, Jumat (22/8), Noel sempat melontarkan permintaan amnesti kepada Presiden Prabowo.

"Semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo," kata Noel nan mengenakan rompi oranye unik tahanan KPK dengan tangan diborgol.

Sementara itu, Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan Prabowo tidak bakal memihak anak buahnya nan terlibat tindak pidana korupsi.

"Presiden juga pernah menyampaikan tidak bakal memihak bawahannya nan terlibat korupsi," kata Hasan melalui keterangan tertulis, Sabtu (23/8).

KPK menduga Noel menerima jatah pemerasan Rp3 miliar pada Desember 2024. Dari temuan awal KPK, Noel diduga juga telah menerima satu unit motor Ducati.

Dugaan pemerasan tersebut melibatkan 10 tersangka lain dan telah terjadi sejak tahun 2019.

Satu di antaranya merupakan intelektual dader alias otak kejahatan ialah Irvian Bobby Mahendro (IBM) selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2022-2025.

Modusnya, menurut KPK, para pihak nan hendak mengurus publikasi sertifikat K3 diharuskan bayar lebih mahal dari biaya resmi.

KPK menyebut biaya resmi semestinya hanya Rp275 ribu, namun pihak nan mengurus sertifikasi diperas sehingga kudu mengeluarkan biaya Rp6 juta.

(ryn/wis)

[Gambas:Video CNN]