Golkar Tertarik Bahas Pilkada Melalui Dprd, Tapi Dengan Catatan

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menyatakan support terhadap usul pemilihan kepala wilayah (pilkada) lewat DPRD. Namun, mereka mau agar penerapan usulan itu tetap melibatkan masyarakat.

"Kami tertarik untuk membahas pilkada melalui DPRD tapi dengan keterlibatan masyarakat," kata Sekjen Partai Golkar, Sarmuji dalam keterangannya, Rabu (30/7).

Menurut dia, masyarakat tetap kudu dilibatkan dalam setiap proses pilkada. Paling tidak, katanya, mendengar visi misi calon melalui debat terbuka.

Sarmuji mengaku apalagi terbuka jika publik bisa terlibat lebih jauh di dalamnya.

Golkar, lanjutnya, memahami argumen penduduk lebih mendukung pemilihan langsung, lantaran ada partisipasi publik. Itu terjadi lantaran rakyat merasa mempunyai akses langsung untuk memilih pemimpinnya.

Namun, Ketua Fraksi Golkar di DPR itu menilai pemilu langsung bukan tanpa persoalan. Dan dia pun menyinggung soal kuatnya politik duit (money politics), hingga akibat fragmentasi sosial akibat polarisasi politik nan berkepanjangan.

Sebaliknya, menurut dia, pemilihan melalui DPRD, meskipun lebih efisien dari sisi anggaran dan potensi konflik, kerap dikritik lantaran dinilai menjauhkan rakyat dari proses demokrasi.

"Rakyat tidak bisa mendengar langsung visi-misi calon, tidak menyaksikan adu gagasan, dan akhirnya merasa tidak punya andil dalam memilih pemimpinnya," kata dia.

Oleh lantaran itu, Sarmuji mendorong titik jumpa antara efisiensi dan partisipasi. Menurutnya, jika pilkada melalui DPRD dianggap sebagai opsi efisien, kudu diimbangi dengan sistem partisipatif masyarakat.

"Partisipasi rakyat tidak kudu semata-mata melalui pencoblosan. Rakyat bisa dilibatkan dalam forum kampanye, debat terbuka, alias uji publik nan bisa disiarkan secara luas," kata dia.

Usulan pilkada lewat DPRD baru-baru ini dilontarkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar namalain Cak Imin di harlah ke-27 partainya di Jakarta, Rabu (13/7) lalu. Di depan Presiden Prabowo Subianto, Cak Imin berdasar pilkada langsung selama ini tidak efisien.

"Kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya, pemilihan kepala daerah, dilakukan pertimbangan total faedah dan mudarat-nya," kata Cak Imin.

"Kalau tidak ditunjuk pusat, maksimal pilkada dipilih DPRD di seluruh Tanah Air," imbuhnya.

Hingga saat ini, belum ada sikap resmi fraksi-fraksi di DPR mengenai usulan PKB. Mayoritas fraksi mengaku tetap mengkajinya dan tak mau terburu-buru. Meski begitu, sebagian memberikan sinyal optimisme.

Wacana pemilihan kepala wilayah kembali dilakukan di DPRD seperti era Orde Baru (Orba) bukanlah peralatan baru. Pilkada langsung pertama kali di Indonesia digelar pada 2005 dengan dasar norma UU 32/2004.

Sepuluh tahun kemudian, DPR menggolkan perubahan undang-undang nan membikin pilkada tak lagi langsung. Saat itu bunyi fraksi tak bulat untuk menggolkan perubahan undang-undang tersebut, namun fraksi nan menolaknya kalah suara.

UU tersebut kemudian dibatalkan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Setelahnya, DPR RI pun menyetujui Perppu nan diterbitkan SBY selaku presiden saat itu sehingga Pilkada kembali digelar langsung hingga saat ini.

Prabowo dalam beberapa kesempatan pun sempat mengutarakan mau mengevaluasi sistem pilkada. Salah satunya disampaikan Prabowo dalam aktivitas HUT ke-60 Golkar di Bogor, Kamis (12/12/2024).

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih personil DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah nan milih gubernur, nan milih bupati," kata Prabowo kala itu di hadapan para kader Golkar dan undangan.

(thr/kid)

[Gambas:Video CNN]