Gubernur Sulsel: Pajak Yang Memberatkan Bisa Timbulkan Gejolak

Makassar, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyoroti kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di beberapa wilayah dinilai berpotensi menimbulkan gejolak sosial.

"Dalam konteks penemuan awal ancaman, kita kudu waspada bahwa kebijakan pajak nan memberatkan bisa menimbulkan gejolak. Jangan sampai upaya meningkatkan PAD justru menciptakan ancaman baru bagi stabilitas," kata Sudirman saat rapat nan diikuti Wali Kota dan Bupati se-Sulsel, melalui zoom meeting, Rabu (20/8).

Sudirman menyebut pajak kendaraan bermotor di Sulsel berpotensi mencapai Rp21,7 triliun. Namun, pendekatan berjenjang dengan relaksasi tetap dipilih untuk menjaga keselarasan sosial.

Dalam rapat tersebut ada tiga strategi pencegahan disepakati ialah melakukan kajian akibat sosial-ekonomi sebelum menerapkan kebijakan demi menghindari potensi resistensi masyarakat.

Kemudian, melakukan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat sebagai bagian mencegah miskomunikasi nan bisa memicu ketegangan. Selanjutnya pengelompokkan keahlian masyarakat dalam penetapan tarif sebagai upaya menjaga keadilan sosial dan stabilitas daerah.

Selain itu, dalam forum juga membahas kesiapsiagaan menghadapi musim hujan sebagai bagian dari penemuan awal ancaman musibah alam.

"Kita menghadapi tantangan ganda: memastikan kebijakan fiskal tidak menimbulkan gejolak sosial, sekaligus mempersiapkan prasarana menghadapi potensi bencana. Keduanya saling mengenai dalam menjaga stabilitas," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan ekonomi dengan aspek keamanan.

"Rapat penemuan awal ini membuka mata kita bahwa ancaman tidak hanya datang dari luar, tetapi juga bisa muncul dari kebijakan internal nan kurang tepat. Koordinasi antara aspek fiskal dan keamanan menjadi kunci," kata Appi sapaan akrabnya.

(mir/isn)

[Gambas:Video CNN]