Muhammadiyah Sambut Positif Soal Rencana Bp Haji Jadi Kementerian

Jakarta, carpet-cleaning-kingston.co.uk --

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyambut baik rencana BP Haji menjadi setingkat kementerian melalui revisi UU Haji nan tengah dibahas di DPR.

Ia berpendapat, naiknya status BP Haji menjadi Kementerian Haji bakal memperkecil potensi tumpang tindih tugasnya dengan lembaga lain, khususnya Kemenag.

"Dengan dinaikkannya status BP Haji menjadi kementerian, maka Kementerian Haji bakal menjadi kementerian nan bertanggung jawab penuh mengenai segala sesuatu nan mengenai dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, sehingga tidak bakal ada saling lempar melempar tanggung jawab dengan pihak Kemenag," kata Anwar, lewat pesan singkat, Sabtu (23/8).

Selain itu, dia menyebut naiknya status menjadi kementerian ini bakal membuatnya menjadi lebih leluasa dalam melakukan pembahasan dengan Kementerian Haji Arab Saudi lantaran berada di level alias tingkat nan sama.

"Karena sudah setara alias setingkat, sehingga bakal menjadi mudah bagi Kementerian Haji Indonesia untuk membangun kesepakatan dan kesepahaman dengan pihak Kementerian Haji Saudi dan pihak-pihak mengenai lainnya," ucapnya.

Anwar pun berambisi agar naiknya status BP Haji menjadi setingkat kementerian ini dapat membikin pelayanan haji bagi jemaah RI menjadi lebih baik ke depan.

Terpisah, PBNU juga sepakat bakal kenaikan BP Haji menjadi setingkat kementerian.

Ketua PBNU Fahrur A Rozi berpendapat, langkah itu bakal membikin badan nan dipimpin M. Irfan Yusuf itu menjadi lebih konsentrasi dalam mengurus penyelenggaraan haji bagi jemaah Indonesia.

"Saya setuju jika diintegrasi penuh sistem tata kelola haji dengan meningkatkan Badan Pengelola Haji menjadi Kementerian Haji Indonesia agar penyelenggaraan haji lebih terpadu, profesional, dan efisien," katanya.

Belakangan, wacana perubahan BP Haji menjadi setingkat kementerian tengah menguat. Hal ini berbarengan dengan perpindahan urusan haji dari Kemenag ke BP Haji mulai musim haji tahun depan.

Pembentukan Kementerian Haji saat ini tengah dibahas dalam revisi UU Haji di DPR. Nantinya, tupoksi dari kementerian itu bakal diatur dalam UU tersebut.

DPR juga tengah mengebut pembahasan RUU Haji. Beleid itu ditargetkan rampung menjadi UU pada Rapat Paripurna 26 Agustus 2025 mendatang.

(mnf/asr)

[Gambas:Video CNN]